Gelar Demo di Kantor Gubernur Kaltim, Pengemudi Ojol Sampaikan Sejumlah Tuntutan

Sementara itu, potongan dari jasa aplikasi sudah melebihi 20 persen sedangkan pemerintah juga sudah menetapkan potongan tersebut hanya sebesar 15 persen. 

"Padahal aturan ini sudah mulai berlaku awal September 2022 lalu, namun sempat ditunda berkali-kali. Kami sudah berkomunikasi dan bertemu dengan pihak manajemen mengenai tuntutan ini," ungkapnya di sela aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (26/9). 

"Namun mereka tidak mengabulkan malah memberikan alasan mengapa pihak mereka tidak mau menurunkan potongan 20 persen ke 15 persen," sambungnya. 

Yohanes menyampaikan, permasalahan itu justru membuat para pengemudi ojol bingung harus mengadukan ke mana. Pasalnya, aturan pemerintah tak sejalan dengan yang terjadi di lapangan. 

"Seharusnya tarifnya naik dan potongan jasa aplikasi hanya 15 persen saja. Tapi kenyataan di lapangan tidak begitu, kami malah dapat banyak penderitaan dari kebijakan itu," ungkapnya. 

Selain menyampaikan permasalahan tersebut, mereka juga mempertanyakan perihal bantuan tunai yang sebelumnya telah dijanjikan akan diberikan, faktanya pengemudi ojol di Kaltim belum ada yang menerimanya hingga saat ini. 

"Selain itu, pemerintahan juga sudah berjanji bahwa akan memberikan bantuan tunai atau BLT kepada pengemudi ojol. Yang artinya, kami yang ada di Kaltim seharusnya juga berhak menerima itu," ucapnya. 

Padahal dari Dinas Perhubungan Kaltim telah melakukan proses pendataan, tetapi karena tidak ada kejelasannya hingga saat ini, mereka lantas mempertanyakan kebenaran rencana pemberian bantuan itu.