Soal Dana Kampanye, Bawaslu Tegas Ingatkan Hal Ini ke Paslon

Kamis, 31 Oktober 2024 – 13:04 WIB

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu PPU Tata Rusmansyah. Foto: Nyaman Bagus Purwaniawan/Antara

Dia menyampaikan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada menyebutkan setiap pelanggaran menyangkut dana kampanye dapat dikenali sanksi pidana, berupa penjara maksimum 24 bulan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

"Ketentuan hukum perlu dipatuhi paslon peserta pilkada, Bawaslu mengawasi ketat menyangkut dana kampanye dan tidak segan menindak pelanggaran pilkada yang terjadi," pungkas Tata Rusmansyah. (antara/jpnn)