Kinerja KPU dan Bawaslu Disorot Setelah MK Perintahkan Coblos Ulang di 24 Daerah, Jleb!

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pencoblosan ulang di 24 daerah.

Sorotan tajam terutama pada KPU dan Bawaslu yang Pilkada di daerahnya harus diulang lantaran persoalan administrasi pendaftaran calon.

"Membaca putusan PSU oleh MK di antaranya disebabkan oleh kerja KPU yang tidak profesional, karena persoalan administrasi pendaftaran calon," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin dilansir JPNN, Selasa (25/2).

Contohnya di Kutai Kartanegara (Kukar), Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon bupati.

Diketahui, Edi Damansyah yang berpasangan dengan Rendi Solihin tak hanya dinilai memenuhi syarat pencalonan dan tetap ditetapkan sebagai peserta Pilkada Kukar 2024 dengan nomor urut 1 berdasarkan hasil pengundian.

Namun, KPU Kukar telah menetapkannya sebagai Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai pemenang Pilkada Kukar dengan memperoleh suara terbanyak.

Terbaru, MK memerintahkan KPU Kukar melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Edi Damansyah sebagai calon bupati karena dinilai telah menjabat sebagai dua periode.

"Tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon bupati, dan memerintahkan agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan Edi Damansyah sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara,” kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah di sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2).