Kabar Baik dari Menkeu Sri Mulyani Soal Dana Bagi Hasil Sawit

Komposisi yang diusulkan tersebut maksudnya, yaitu 90 persen untuk daerah dan 10 persen untuk pemerintah pusat.

"Kami usulkan 90 persen masuk daerah. Misal pungutan ekspor sekitar Rp 5-6 triliun, kalau 90 persen, Rp 4,5 triliun bisa masuk daerah," kata Zulkarnain.

Dia menjelaskan selama ini diketahui, pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tanpa ada pembagian ke daerah penghasil.

Hal inilah yang dituntut oleh Pemprov Kaltim, karena sudah sepantasnya daerah juga turut menikmati hasil sumber daya alam (SDA) untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah.

"Dari yang kami hitung, nilai ekonomi komoditas Sawit dari Kaltim ini sekitar Rp 200 triliun lebih. Itu baru CPO dan kernel, belum yang lain. Jadi, sebenarnya kita bisa transformasi ekonomi pascatambang, kalau itu dibagi ke daerah," kata dosen Fakultas Pertanian Unmul ini.

Selain DBH sawit, pihaknya bersama Bapenda juga tengah mengukur potensi penerimaan DBH lain yang berpotensi diterima Kaltim, di antaranya DBH dari bidang kehutanan, ESDM, telekomunikasi, dan perhubungan.

Diketahui, pemerintah pusat telah menyetujui pemberian transfer dana dari sektor industri sawit kepada pemerintah daerah dengan landasan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Perjuangan DBH sawit ini salah satunya, yaitu Kaltim mendesak pemerintah pusat untuk memberikan DBH dari sektor sawit, seperti DBH lain dari sektor batu bara, migas, dan tembakau. (antara/jpnn)