Upah Buruh Proyek Teras Samarinda Belum Dibayar Kontraktor, Pemkot Turun Tangan Mediasi

Marnabas menjelaskan Pemkot Samarinda sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pembayaran upah pekerja karena kontrak kerja terjalin antara kontraktor dan para pekerja.

Namun, kata Marnabas, Pemkot Samarinda tetap berupaya membantu para pekerja yang menjadi korban.

"Jika para pekerja membutuhkan pendampingan, kami telah menyiapkan bantuan hukum. Jadi, pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya untuk membantu menyelesaikan masalah ini," ujar Marnabas.

Sementara itu, kasus ini juga memicu dugaan penyalahgunaan anggaran proyek Teras Samarinda senilai Rp 36,9 miliar.

Kuasa hukum para pekerja Sudirman menyatakan pihaknya akan melaporkan dugaan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Samarinda, Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Upaya hukum sebelumnya juga nihil, namun kali ini kami akan melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran proyek Teras Samarinda tahap pertama yang mencapai Rp 36,9 miliar," tegas Sudirman.

Sudirman mengungkapkan ada 84 pekerja yang belum menerima gaji mereka dengan total perkiraan pembayaran upah mencapai Rp 500 juta.

Dia mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek ini.