Ini Alasan MK Batalkan Kemenangan Owena-Stanislaus di Pilkada Mahulu, Ada Soal Suap

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah di Pilkada Mahakam Ulu (Mahulu) 2024.
Dalam sidang putusan sengketa hasil Pilkada Mahulu yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 Novita Bulan dan Artya Fathra Mathin pada Senin (24/2) kemarin, MK juga memerintahkan KPU Mahulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang paling lama 90 hari ke depan.
Tak hanya itu, MK juga mendiskualifikasi pasangan calon dengan jargon MANIS sehingga tidak bisa mengikuti pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan KPU Mahulu.
Mahkamah Konstitusi dalam dasar pertimbangan hukum atas perkara nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan kepada KPU agar memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah atau MANIS sebagai pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan atau mendaftarkan paslon yang baru.
Apa yang menjadi alasan MK membatalkan kemenangan Owena-Stanislaus di Pilbup Mahulu 2024?
Dikutip dari laman resmi MK pada Selasa (25/2), ada dua pertimbangan MK membatalkan keputusan KPU Mahulu yang sebelum menetapkan Owena-Stanislaus sebagai pemenang Pilkada 2024 dengan meraih suara terbanyak, yakni total 9.930 suara.
Perolehan suara Owena Mayang Shari Belawan dan Stanislaus Liah (MANIS) mengungguli dua paslon lainnya, yaitu Yohanes Avun dan Juan Jenau (PERMATA) dengan 3.850 suara, serta Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin (PRIMA) 8.319 suara.
Pertama, soal kontrak politik.
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK berpendapat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pilbup Mahulu 2024 dengan adanya kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu.
Pasalnya, MK menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani ketua RT dan paslon nomor urut 3.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan MK membatalkan keputusan KPU Mahulu yang sebelum menetapkan Owena-Stanislaus sebagai pemenang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News