Pj Gubernur Kaltim: Ormas Harus Mampu jadi Agen Perubahan

Dalam berdemokrasi, menurut Akmal, harus tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berdasarkan kepada norma, etika dan rasionalitas yang ada di daerah ini.

Apalagi, lanjut dia, sesuai dengan arahan KPU dan Bawaslu bahwa Pilkada 2024 itu pasti akan menimbulkan potensi hambatan dan gangguan yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mempengaruhi stabilitas ketenteraman, ketertiban dan keamanan, serta mencoba mengeliminir terhadap isu-isu sosial yang mungkin akan dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi di Kaltim.

Akmal menilai sinergi pemda dan ormas yang ada harus dioptimalkan. 

Hubungan yang harmonis melalui komunikasi yang bagus kita harapkan akan dapat mendukung proses demokrasi yang sedang berjalan. 

"Pilkada serentak harus menjadi ajang menunjukkan bagaimana norma, etika dan rasionalitas kita. Proses politik yang saat ini sedang berjalan tidak boleh diwarnai oleh tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang hingga kekerasan,” pesannya.

Akmal menegaskan ormas memiliki peran strategis dalam memastikan partisipasi politik dilakukan dengan cara yang damai dan terbuka serta menghormati perbedaan yang ada. 

Untuk itu, Akmal meminta kepada seluruh pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di Kaltim.