Pengamat Sebut Pj Gubernur Kaltim yang Ideal Harus Memiliki 9 Kriteria Ini

Pada proses politik ini, Sonny berpendapat adanya peluang intervensi dan manuver oleh sejumlah partai politik besar yang punya kepentingan di daerah, terlebih menatap agenda besar nasional Pemilu 2024.

"Apa pun keputusan pusat, tentunya harapan masyarakat Kaltim adalah terpilih penjabat gubernur yang bisa memberikan manfaat besar untuk daerah," ujar Sonny.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada Senin (21/8), yang isinya meminta pimpinan DPRD pada tiga provinsi, salah satunya Kaltim, agar menindaklanjuti kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur yang berakhir Oktober 2023.

Dalam surat tersebut, DPRD Kaltim diminta untuk mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur untuk diserahkan kepada pemerintah pusat paling lambat 8 September 2023.

Sesuai aturan, tiga calon penjabat gubernur yang diusulkan harus memenuhi sejumlah syarat, salah satunya berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Sejauh ini ada dua nama dari Kaltim yang disebut memenuhi syarat tersebut, yakni Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni dan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin.

Selain dua tokoh tersebut, masih ada tiga nama lain yang mengemuka, yakni Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, dan Rektor Unmul Abdunnur. (antara/jpnn)