Sasar Sektor PAD dari Pajak Burung Walet, KPK Temukan 7 Permasalahan di Kaltim

Ketiga, penyampaian data produksi yang tidak valid.

Keempat, ketelusuran produk sarang burung walet.

Kelima, dasar pengenaan pajak.

Keenam, tarif yang tinggi.

Ketujuh, rendahnya nilai tawar petani dalam bertransaksi dengan pengepul serta rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

"Di samping itu, masih terjadi dispute kewenangan antara pemda dengan balai karantina pada proses pengeluaran produk hewan yang keluar dari wilayah Kaltim dan dilema antara pelayanan kekarantinaan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan," ungkap Nawawi. (antara/jpnn)