Bahas Inclave Lahan HGU, Komisi I DPRD Kaltim Gelar RDP Bersama Aliansi Masyarakat Loa Kulu

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Komisi I DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin (16/10).

RDP yang berlangsung di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim itu membahas permohonan inclave atau penciutan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Budi Duta Agro Makmur (BDAM) di Kecamatan Loa Kulu.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu yang memimpin RDP mengatakan dalam pertemuan ini dibahas mengenai permintaan masyarakat tentang HGU PT BDAM untuk di-enclave kurang lebih 280 hektare.

"Lahan tersebut sudah bisa dikategorikan menjadi lahan terlantar dan pemerintah seharusnya mencabut HGU PT BDAM supaya bisa dikelola oleh masyarakat," kata Baharuddin Demu.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan dari pertemuan tersebut belum didapatkan titik temu.

Dia memastikan Komisi I DPRD Kaltim akan mengundang kembali manajemen PT BDAM yang tidak hadir dalam pertemuan untuk bisa memberikan klarifikasi terkait perlakuan perusahaan terhadap masyarakat Loa Kulu.

“Salah satu yang harus mereka klarifikasi adalah apakah mereka juga melakukan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan masyarakat, dan apakah mereka menggunakan lahan itu untuk aktivitas tambang yang diduga melanggar izin HGU mereka,” beber Baharuddin.

Baharuddin menyebut selama ini masyarakat merasa tidak dihargai pihak PT  BDAM, karena bukan masyarakat yang menguasai HGU mereka, namun sebaliknya.