MK Perintahkan Pilkada Kukar Diulang Tanpa Edi Damansyah, KPU Diberi Waktu 60 Hari

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Edi Damansyah sebagai calon bupati di Pilkada Kukar 2024.

Edi Damansyah didiskualifikasi oleh MK karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Kukar.

"Tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024," tegas Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah saat membacakan amar putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Guntut menyampaikan memperhatikan pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara.

Selain itu, dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XXI/2024 menyatakan masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Dengan demikian, MK berpendapat masa jabatan Edi Damansyah harus dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur pada 10 Oktober 2017, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kukar sekaligus Plt Bupati Kukar.

Karena itu, lanjut Guntur, masa jabatannya pada periode pertama harus dihitung sejak 10 Oktober 2017 sampai 25 Februari 2021, yaitu selama 3 tahun 4 bulan 15 hari atau telah lebih dari 2 tahun 6 bulan.

KPU Kukar diberi waktu paling lama 60 hari ke depan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.