MK Kabulkan Dalil Adanya Pelanggaran TSM di Pilkada Mahulu, Perludem Soroti Ini

Perludem berharap MK untuk ke depannya bisa konsisten dengan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam mengadili perkara sengketa pilkada.

"Karena ini merupakan suatu langkah yang sangat progresif untuk kemudian bisa diikuti ke depannya," tambah Haykal.

Diberitakan sebelumnya, MK pada Senin (24/2) mengucapkan putusan akhir 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau sengketa Pilkada 2024.

Dari jumlah tersebut, MK mengabulkan sebagian sebanyak 26 perkara, sementara sembilan perkara ditolak dan lima perkara lainnya tidak dapat diterima.

Dari seluruh perkara yang kabul, 24 perkara di antaranya dikabulkan dengan amar putusan memerintahkan PSU, baik di semua maupun sebagian TPS.

Sementara dalam dua perkara lainnya memerintahkan KPU setempat merekapitulasi ulang hasil perolehan suara dan memperbaiki penulisan SK hasil pilkada. (antara/jpnn)