Teguran Keras PDIP untuk Kadernya yang Bentuk Dewan Kolonel

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerbitkan surat teguran keras yang ditujukan kepada kader parpol yang terlibat aktif berbicara soal Dewan Kolonel.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menegaskan partainya bukan gerombolan politik yang bisa seenaknya membuat satuan di partai tanpa mengikuti anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Ini bukan gerombolan politik. Kami ini ada dalam barisan organisasi yang taat aturan, harus di bawah komando organisasi," tegas Komarudin Watubun dilansir JPNN.com, Jumat (21/10.

Surat teguran PDIP dimaksud diterbitkan tertanggal 5 Oktober 2022 ditujukan kepada kader yang terlibat aktif menghidupkan narasi Dewan Kolonel.

Namun, Komarudin tidak memerinci nama yang dikirimi surat teguran keras tersebut.

"Iya, itu jadi peringatan yang terakhir," kata anggota DPR dari Dapil Papua itu.

Sebelumnya, sejumlah anggota Fraksi PDIP di Senayan membentuk Dewan Kolonel yang bertugas mengangkat nama Puan Maharani sebagai capres.

Usulan pembentukan Dewan Kolonel dicetuskan anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo.