Tolak BBM Naik, Ribuan Mahasiswa di Samarinda Kepung Kantor Gubernur Kaltim

Kemudian mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi serta mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang dan dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Kami meminta evaluasi yang dilakukan kepada BPH Migas karena memiliki kinerja yang kami anggap sangat tidak memuaskan, bahkan masuk ke dalam kategori buruk. Contohnya di Kaltim solar masih sangat langka, dan kami bersama tahu, kemana kelangkaannya," paparnya.

Said menyebutkan bahwa tujuan unjuk rasa yang ingin dicapai hari ini, peserta aksi ingin mendengar respons dan sikap dari Pemerintah Provinsi Kaltim atas kenaikan harga BBM. 

"Kami ingin gubernur atau seminim-minimnya wakil gubernur dapat turun menemui kami. Kami tidak akan mau masuk ke kantor gubernur sekalipun dijanjikan bertemu Gubernur Isran Noor. Jadi mereka yang harus turun menemui kami di luar," pungkasnya. (mcr14/jpnn)