Lahan Diserobot, Puluhan Warga Berau Gelar Unjuk Rasa, Berau Coal Buka Suara

"Mereka (Berau Coal) tidak pernah membawa (menunjukkan) surat hak apa pun yang pernah membebaskan (lahan) dari siapa, kapan, yang tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mereka punya suratnya kenapa tidak pernah dikeluarkan," bebernya.

Aryanto mengatakan bahwa lahan garapan PT Berau Coal itu terjadi di atas lahan milik sah dari 43 warga, yang hingga saat ini belum mendapatkan hak dan kompensasi apapun dari perusahaan pertambangan batu bara itu. 

"Mereka menggarap lahan milik warga, tetapi tidak ada sama sekali kompensasi diterima warga dari PT Berau Coal. Kalau sudah begini, warga harus mengadunya ke siapa terkait masalah ini? Mau tidak mau mereka harus menghentikan (demo) di kegiatan PT Berau Coal di lokasi lahan mereka," tegasnya.

Aryanto berharap pemerintah serta aparat penegak hukum tidak menutup mata dan turun tangan menangani permasalahan mafia-mafia tanah yang masih terus berkeliaran khususnya berada di Kabupaten Berau. 

"Saya di sini sangat mendukung statement Presiden Joko Widodo untuk membasmi mafia tanah. Menteri ATR/BPN yang baru bisa memperhatikan Kabupaten Berau karena masih terjadi mafia pertanahan di sini," kata Aryanto. 

Menurutnya, peristiwa yang terjadi di Site Perapatan merupakan akibat perbuatan dari mafia tanah. 

Sebab, perusahaan mengklaim telah melakukan pembebasan lahan sedangkan masyarakat masih memiliki surat sah atas kepemilikan lahan tersebut. 

"Buktinya sampai hari ini lahan masyarakat bisa dengan mudahnya digarap perusahaan Berau Coal dengan dalih bahwa lahan bebas perusahaan. Masyarakat yang pegang (miliki) surat-surat sah, sampai saat ini belum pernah merasa lahan mereka dibebaskan," tandasnya.