Peringatan Bawaslu untuk Seluruh Pejabat dan Politikus, Tanpa Terkecuali di Kaltim

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan peringatan kepada setiap orang, termasuk pengurus atau anggota partai politik maupun pejabat negara tanpa terkecuali di Kaltim untuk menahan diri dengan tidak meminta masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan hal itu untuk menghindari kegaduhan yang tidak diperlukan selama tahapan pemilu.

Lolly menegaskan Bawaslu akan bertugas dan berwewenang melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran.

Pencegahan dilakukan dengan mengimbau agar setiap orang mematuhi tahapan pemilu.

"Agar setiap orang mematuhi tahapan pemilu berdasarkan jadwal tahapan yang telah ditetapkan di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024," kata mantan tenaga ahli Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.

Berdasarkan PKPU tersebut, kata Lolly, tahapan pemilu saat ini masih pada proses penyusunan regulasi dan persiapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu.

Tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu dimulai pada 1-14 Agustus 2024.

Kemudian, tahapan penetapan peserta pemilu pada 14 Desember 2022 dan tahapan kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Dia mengatakan para peserta pemilu hanya dapat berkampanye selama rentang waktu 75 hari tersebut sesuai dengan jadwal dan tahapan kampanye.

Lolly mengatakan meskipun belum ada calon yang ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2024, tindakan meminta masyarakat memilih seseorang saat menjalankan tugas negara tidak patut dan tidak etis.

"Pejabat negara dilarang menyalahgunakan wewenang dan menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partisan," tegas Lolly.

Dia mengimbau tokoh masyarakat, pejabat negara, politikus, bahkan semua orang sebaiknya memberi contoh kepatuhan pada peraturan dan menjaga kondisi tetap tetap aman dan nyaman bagi semua orang. (antara/jpnn)