Begini Respons KPU Kaltim Terkait Putusan MK yang Memerintahkan Pilkada Mahulu Diulang

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada Mahakam Ulu (Mahulu).

Keputusan ini disertai dengan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Owena Mayang Shari dan Stanislaus Liah, karena terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Terkait putusan MK tersebut, Komisioner KPU Kaltim Abdul Qoyyim Rasyid menyampaikan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU RI untuk pelaksanaan PSU.

Qoyyim juga menyampaikan koordinasi dengan KPU Mahulu dilakukan setelah mendapatkan arahan dari KPU RI.

Terkait dengan pasangan calon yang didiskualifikasi, Abdul Qoyyim menegaskan PSU akan dilaksanakan tanpa partisipasi pasangan calon nomor urut 3.

"Putusannya jelas, pasangan tersebut tidak diikutsertakan dalam PSU," tegas Qoyyim.

Qoyyim menambahkan jadwal pelaksanaan PSU masih menunggu pula arahan dari KPU RI.

"Kami belum tahu jadwal pastinya, yang pasti maksimal tiga bulan setelah keputusan MK," ungkapnya.