Komisi II DPR Nilai Pilkada di Kaltim Kondusif, Tetapi Diminta Tetap Waspada
Salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian NPHD.
"Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan mencapai Rp 1,1 triliun," ungkap Akmal.
Realisasi tersebut disesuaikan dengan tahapan. Untuk pihak keamanan, terutama pada saat pelaksanaan dan pengamanan penghitungan hasil pilkada.
"Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami didukung oleh Forkopimda," tutur Akmal.
Nilai lebih dukungan lainnya ialah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim.
"Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain," tegas Akmal.
Sementara itu, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris melaporkan Pilkada 2024 ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Mereka akan mencoblos di 6.274 tempat pemungutan suara (TPS) dengan 30 TPS lokasi khusus.
Komisi II DPR dipimpin ketua Rifqinizamy memimpin kunjungan kerja spesifik di Provinsi Kaltim pada Jumat (9/11)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News