Terbaru, Mahkamah Konstitusi Diskualifikasi Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kukar

kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) pada Pilkada 2024.

MK juga menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kukar Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 terttanggal 6 Desember 2024.

Dalam Amar Putusan Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini disebutkan, MK memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Edi Damansyah yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya.

Hal tersebut dilakukan tanpa mengganti Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada Pilkada Kukar 2024, dan tidak mengubah nomor urut 1.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah membacakan pertimbangan hukum terkait perdebatan periodisasi masa jabatan calon kepala daerah peserta Pilbup Kukar 2024.

Guntur menyampaikan dengan memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 2/PUU-XXI/2023, masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan kepala daerah dan tidak membedakan masa jabatan yang telah dijalani tersebut, baik yang dijalankan oleh pejabat definitif ataupun oleh pejabat sementara.

Selain itu, dalam Putusan MK Nomor 129/PUU-XXI/2024 menyatakan masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 merujuk pada masa jabatan yang telah dijalani secara nyata dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Dengan demikian, MK berpendapat masa jabatan Edi Damansyah harus dihitung sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur pada 10 Oktober 2017, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara sekaligus Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara.