Dishub Kaltim Mediasi Tuntutan Biaya Aplikasi Ojek Daring 15 Persen, Ini Hasilnya

Potongan biaya sewa penggunaan aplikasi sebesar 20 persen adalah angka yang paling rasional untuk keberlangsungan usaha transportasi daring.
“Sebelum penetapan aturan 15 persen itu, untuk peraturannya sendiri, kami sudah koordinasi dengan Kemenhub menegosiasikan angka itu. Penerapannya, kami masih menggunakan 20 persen,” terangnya.
Dia menyebut perusahaan transportasi daring di dunia juga memberlakukan potongan biaya sewa penggunaan aplikasi yang sama, bahkan di atas 20 persen.
“Perusahaan global, seperti Uber itu menerapkan potongan 25 persen, bahkan ada yang sampai 27 persen. Itulah yang jadi benchmark kami untuk keberlanjutan perusahaan,” katanya.
Dari hasil potongan itu, Grab juga memberikan beberapa manfaat kepada mitra Grab, seperti fasilitas asuransi, vaksin center, program perlindungan, pemberian sembako, voucher bengkel dan peningkatan platform.
Dari tiga aplikator transportasi daring utama yang beroperasi di Kaltim, PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) menjadi satu-satunya aplikator yang menerapkan potongan biaya sewa penggunaan aplikasi sesuai KP 667/2022.
“Saat ini Maxim mengikuti aturan itu. Potongan kami sebelumnya malah hanya 13 persen. Lalu naik jadi 15 persen mengikuti aturan,” ungkap Zultomi, Kepala Cabang Maxim Samarinda.
Hasil rapat tersebut disimpulkan PT Gojek Indonesia dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) masih menetapkan biaya sewa penggunaan aplikasi sebesar 20 persen.
Dishub Kaltim melakukan mediasi antara perwakilan ojek online dengan perusahaan transportasi terkait tuntutan biaya sewa aplikasi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Kaltim di Google News