Keren Nih, Cara Pemprov Kaltim Agar Seluruh Honorer Lolos Seleksi PPPK

kaltim.jpnn.com, SAMARINDA - Pemerintah pusat memutuskan penghapusan tenaga honorer bakal berlaku paling lambat pada akhir November 2023. 

Keputusan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Namun, Gubernur Kaltim Isran Noor telah menegaskan tidak akan menghapus honorer di daerahnya. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim punya cara mempertahankan para pegawai honorer mereka agar bisa tetap bekerja, yakni berupaya agar naik status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau melalui outsourcing.

Pemprov Kaltim kini tengah membuka program bimbingan kepada pegawai honorer mereka agar bisa lolos seleksi menjadi PPPK.

Program bimbingan itu segera dijalankan melalui Biro Adpim Setprov Kaltim. 

"Kami mencari solusi agar semua bisa lolos dengan program bimbingan belajar, salah satu contohnya adalah bimbingan tes computer assisted test atau CAT, termasuk wawasan kebangsaan," kata Kepala Biro Adpim Setprov Kaltim Syafranuddin melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Sabtu (18/6). 

Pria yang akrab disapa Ivan itu mengatakan kalau program ini merupakan tindaklanjut keinginan Gubernur Kaltim yang memilih untuk tidak menghapus non-ASN dari lingkungan pemerintahannya.